KPI: Perbuatan TV One dan Relawan Jokowi Sama-Sama Tidak Pas
jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Idy Muzayyad, menilai kasus penyegelan dan pengepungan kantor TV One di Jakarta dan Yogyakarta oleh sekelompok massa relawan PDI Perjuangan, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
Namun penyiaran pemberitaan media televisi nasional milik Aburizal Bakrie tersebut juga dinilai sangat tidak tepat. Terutama terkait tayangan wawancara dengan narasumber yang menyebut PDI Perjuangan kumpulan orang-orang PKI dan kumpulan orang-orang yang tidak disukai oleh TNI.
"Ada sebab dan akibat. Menurut kami kedua pihak tidak pas. Medianya tidak profesional, ketidakprofesionalan itu ditunjukan dengan tidak ada konfirmasi, tidak cover both side, ada judgment, tidak independen," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/7).
Dengan adanya peristiwa ini, KPI mengajak kedua elemen sama-sama saling belajar menahan diri. Apalagi di bulan puasa dan sebentar lagi memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara 9 Juli digelar.
"Media itu mbok ya menahan diri untuk tidak mengeluarkan informasi pemberitaan yang bernuansa provokatif. Kalau elit mungkin bisa tidak reaksioner, tapi publik kan susah dikendalikan. Jadi sekali lagi, (penyerangan) itu tidak bisa dibenarkan, tapi medianya juga keliru," katanya.
Idy berharap kebebasan pers dapat terus dijaga dan ditegakkan, namun kebebasan yang bertanggungjawab dan itu ditunjukkan dengan kadiah jurnalistik.
"Ini akumlasi dari yang kemarin-kemarin, kekhwatiran ini sudah kita antisipasi sejak kemarin dengan kita memberikan rekomendasi. Jadi sudah mentok sebenarnya upaya kita (KPI)," katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Idy Muzayyad, menilai kasus penyegelan dan pengepungan kantor TV One di Jakarta dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak