KPK Akui tak Punya Kapasitas Beri Rekomendasi Calon Menteri
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyerahkan penilaian nama calon menteri kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mereka dalam posisi memberikan catatan mengenai track record (rekam jejak) calon menteri yang disampaikan Jokowi.
"Yang pasti Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10).
Johan menyatakan, Jokowi akan memperhatikan catatan dari KPK. Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui siapa saja calon menteri yang mendapatkan catatan kurang bagus dari lembaga antikorupsi tersebut.
“Saya tidak tahu yang diberi catatan itu yang mana karena saya tidak dilibatkan. Tapi memang diinfokan pimpinan, dari sekian nama yang disampaikan itu ada catatan-catatan yang oleh Pak Zul (Wakil ketua KPK Zulkarnain) dilambangkan dengan warna,” ujarnya.
Menurut Johan, KPK tidak memberikan rekomendasi kepada Jokowi agar seseorang calon menteri dipilih atau tidak menjadi menteri. Soal orang yang mengisi posisi menteri, sambung dia, menjadi hak mantan Gubernur DKI itu.
“KPK tidak pada beri rekomendasi jangan pilih ini atau pilih yang itu. Tidak ada kata-kata itu,” tandas Johan.
Sebelumnya, Zul menyatakan calon menteri yang dianggap paling berisiko terlibat kasus korupsi diberikan tanda warna merah. Sedangkan bagi yang kurang berisiko diberikan warna kuning. KPK, kata dia, berharap agar calon yang bermasalah tidak dipilih sebagai menteri. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyerahkan penilaian nama calon menteri kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mereka dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad