KPK Analisis Kekayaan Capres-cawapres
Senin, 18 Mei 2009 – 21:12 WIB
![KPK Analisis Kekayaan Capres-cawapres](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
KPK Analisis Kekayaan Capres-cawapres
JAKARTA - Untuk memastikan laporan harta kekayaan terbaru keenam kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung pada 8 Juli 2009, Selasa (19/5), KPK rencananya mengklarifikasi kekayaan mereka dengan cara mendatangi kediaman masing-masing. Jadwal pun sudah disusun, di mana Selasa ini KPK khusus mendatangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor (Jawa Barat), lalu ke kediaman Jusuf Kalla di Jl Diponogoro, Menteng (Jakarta Pusat), dan rumah Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Analisis itu, lanjut Jasin pula, antara lain mengenai benar atau tidaknya pengisian sesuai format KPK. "Nanti akan dicocokkan data itu, setelah diverifikasi administrasi, barulah di-upload (ke komputer) agar bisa dilihat oleh publik," katanya.
Verifikasi dan klarifikasi itu dilakukan untuk mencocokkan data kekayaan yang dilaporkan pasangan SBY Berbudi, JK-Win dan Mega-Pro, ke LHKPN-KPK sebelum 16 Mei 2009 lalu. Sementara, klarifikasi daftar kekayaan cawapres dengan cara mendatangi rumahnya, akan dilakukan sehari berikutnya, Rabu (20/5). Bila masyarakat menemukan atau mengetahui ada harta atau kekayaan capres/cawapres yang belum dilaporkan, KPK menghimbau agar segera melaporkan ke LHKPN-KPK.
Baca Juga:
"Daftar kekayaan yang disampaikan (kepada LHKPN-KPK) itu, belum bisa langsung di-upload (karena memang belum dirilis). Data kekayaan capres/cawapres 2009-2014 itu harus dianalisis dulu," terang Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, kepada JPNN di Jakarta, Senin (18/5).
Baca Juga:
JAKARTA - Untuk memastikan laporan harta kekayaan terbaru keenam kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung pada 8 Juli 2009, Selasa (19/5),
BERITA TERKAIT
- Bupati Siak Terpilih Afni Zulkifli Diundang Presiden Prabowo, Wajib Hadir
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Demonstran Kritik Kejaksaan saat Demo di DPR, Ini Tuntutannya
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Ananda Tohpati: Efisiensi Perlu, Tetapi Jangan Ganggu Program Masyarakat
- Kerabat Hasto di DPP PDIP Hadiri Sidang Putusan Praperadilan, Beri Dukungan Moral