KPK Analisis Kekayaan Capres-cawapres
Senin, 18 Mei 2009 – 21:12 WIB
JAKARTA - Untuk memastikan laporan harta kekayaan terbaru keenam kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung pada 8 Juli 2009, Selasa (19/5), KPK rencananya mengklarifikasi kekayaan mereka dengan cara mendatangi kediaman masing-masing. Jadwal pun sudah disusun, di mana Selasa ini KPK khusus mendatangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor (Jawa Barat), lalu ke kediaman Jusuf Kalla di Jl Diponogoro, Menteng (Jakarta Pusat), dan rumah Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Analisis itu, lanjut Jasin pula, antara lain mengenai benar atau tidaknya pengisian sesuai format KPK. "Nanti akan dicocokkan data itu, setelah diverifikasi administrasi, barulah di-upload (ke komputer) agar bisa dilihat oleh publik," katanya.
Verifikasi dan klarifikasi itu dilakukan untuk mencocokkan data kekayaan yang dilaporkan pasangan SBY Berbudi, JK-Win dan Mega-Pro, ke LHKPN-KPK sebelum 16 Mei 2009 lalu. Sementara, klarifikasi daftar kekayaan cawapres dengan cara mendatangi rumahnya, akan dilakukan sehari berikutnya, Rabu (20/5). Bila masyarakat menemukan atau mengetahui ada harta atau kekayaan capres/cawapres yang belum dilaporkan, KPK menghimbau agar segera melaporkan ke LHKPN-KPK.
Baca Juga:
"Daftar kekayaan yang disampaikan (kepada LHKPN-KPK) itu, belum bisa langsung di-upload (karena memang belum dirilis). Data kekayaan capres/cawapres 2009-2014 itu harus dianalisis dulu," terang Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, kepada JPNN di Jakarta, Senin (18/5).
Baca Juga:
JAKARTA - Untuk memastikan laporan harta kekayaan terbaru keenam kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung pada 8 Juli 2009, Selasa (19/5),
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta