KPK Ancang-ancang Ambil Tindakan Terkait Laporan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa laporan dugaan suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih dalam tahap penelaahan awal.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa laporan tersebut sudah diterima, tetapi belum masuk ke tahap penindakan atau eksekusi.
"Ini informasi yang kami terima, itu sudah dilaporkan. Kami, kan, lihat progresnya, sampai tiga babak kalau enggak salah, tiga seri. Yang saya ketahui, itu sudah dilaporkan tetapi sepengetahuan saya belum masuk ke penindakan dan eksekusi," ujar Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/2).
Menurut Asep, laporan tersebut masih berada dalam tahap Pengaduan Masyarakat (DUMAS) atau Pelaporan Masyarakat (PLPM). Oleh karena itu, ia meminta publik untuk menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penanganan kasus ini.
"Ini masih di DUMAS atau PLPM. Ditunggu saja," tambahnya.
Laporan dugaan suap ini pertama kali diajukan oleh mantan staf DPD, Fithrat Irfan, yang didampingi kuasa hukumnya, Azis Yanuar, pada Selasa (18/2). Irfan menuding bahwa 95 senator menerima aliran dana suap untuk memenangkan kandidat tertentu dalam pemilihan Ketua DPD RI.
Irfan juga menyebut salah satu senator asal Sulawesi Tengah berinisial RAA, yang merupakan mantan atasannya, turut menerima suap dalam pemilihan Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
"Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Dugaan kami, ia menerima suap dalam pemilihan Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Suap ini melibatkan 95 senator dari total 152 anggota DPD," ungkap Irfan di Gedung KPK, Jakarta.
Menurut Asep, laporan tersebut masih berada dalam tahap Pengaduan Masyarakat (DUMAS) atau Pelaporan Masyarakat (PLPM).
- KPK Panggil Ketum PP Japto dan Ahmad Ali sebagai Saksi Kasus TPPU Rita Widyasari
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Petinggi PT FKS Food dan IMM
- Rosan Ditunjuk Jadi CEO BPI Danantara, Berapa Kekayaannya?
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan