KPK Awasi 22 Kada Pro Korupsi

JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar berjanji akan memberi perhatian lebih kepada kepala-kepala daerah yang dinilai toleran terhadap perilaku koruptif di jajarannya. “Ada beberapa kepala daerah yang memberi toleransi tinggi terhadap perilaku yang dekat dengan korupsi. Itu akan jadi bahan perhatian kita,” katanya, Rabu (22/9).

 Pernyataan ini mengacu pada catatan Transparency International Indonesia (TII) yang dilansir media massa. TII mencatat ada 22 penyelewengan yang justru dibiarkan atau bahkan diperbolehkan kepala daerah. Sebagian penyelewengan itu malah disampaikan secara terbuka di media atau dilegitimasi dengan mengeluarkan surat keputusan. Ini misalnya dengan membolehkan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi selama Lebaran.

 Haryono juga menyebutkan, KPK sudah menyurati kepala kementerian, kepala lembaga negara dan kepala daerah (gubernur) sebelum Lebaran. Dalam surat itu, KPK meminta supaya pimpinan instansi atau kepala daerah tersebut mendata penerimaan gratifikasi,  penggunaan aset/kendaraan dinas/APBD untuk peruntukan lain di lingkungan kerjanya guna melaporkannya kepada KPK. Sayangnya, hingga kini belum ada satu pun kepala daerah yang sudah melapor kepada KPK.

Memang, kata Haryono, masih ada waktu bagi mereka untuk menyampaikan laporan dan KPK masih menantikannya. “Waktunya 30 hari kerja. Pertengahan Oktober nanti deadline-nya akan sampai,” ujarnya. Di samping menanti laporan resmi tersebut, KPK juga menerima pengaduan dari masyarakat. Ada sejumlah pengaduan yang menurutnya sudah masuk tetapi belum ditelaah. Soalnya, KPK masih menunggu laporan resmi dari kepala daerah guna mencocokkan data.