KPK Awasi Penanganan Korupsi di Daerah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya akan membuat anatomi korupsi di daerah. Artinya, KPK akan memantau kinerja aparat penegak hukum yang ada di daerah dalam penanganan perkara korupsi. Di samping akan memantau, KPK juga akan memberikan bantuan, jika memang aparat penegak hukum di daerah memerlukan bantuan karena mengalami kesulitan.

"Dalam waktu dekat, kami berjanji akan mengumumkan ke publik terkait data penanganan kasus korupsi di daerah," kata Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, kepada wartawan di gedung KPK, Kamis (4/6).

Dijelaskan Chandra, anatomi korupsi di daerah itu antara lain akan berisi tentang informasi bagaimana modus korupsi yang biasa dilakukan di daerah. Selain itu, juga akan dipaparkan rekomendasi penanganan kasus-kasus korupsi. Bahkan rencananya, anatomi korupsi di daerah itu juga akan diserahkan ke DPR.

Diungkapkan Chandra pula, tim koordinasi dan supervisi KPK telah beberapa kali melakukan kegiatan di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, KPK juga telah melakukan berbagai pertemuan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan di daerah. "Hal ini kami lakukan untuk mencocokkan fakta tertulis dengan yang ada di lapangan," ungkapnya, sembari menjelaskan bahwa KPK sudah mengantongi data penanganan korupsi di daerah pada tahun 2008.