KPK Bakal Pelototi Munas Golkar
jpnn.com, JAKARTA - KPK bakal memantau penyelengaraan Munas Golkar pada awal Desember mendatang.
Forum yang menentukan arah kebijakan dan ketua umum Golkar selama lima tahun mendatang itu dikhawatirkan jadi ajang bagi-bagi uang yang melibatkan penyelenggara negara.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya selalu mendengar isu politik uang di setiap munas partai politik. KPK baru akan bertindak jika ada penyelenggara negara yang main politik uang saat munas.
"Kalau tak ada penyelenggara negara di situ, itu di luar kompetensi kami (KPK). Tetapi kenapa itu jadi perhatian kami? Karena memang cenderungnya mereka penyelenggara negara, inkumben juga penyelenggara negara," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis (28/11).
Menurut Saut, dari berbagai penindakan kasus, muncul suara-suara kalau uang hasil korupsi antara lain digunakan untuk mendapatkan pengaruh atau mendukung penyelenggaraan munas.
Kalau si pemberi adalah penyelenggara negara, maka KPK akan bertindak.
"Makanya itu menjadi perhatian kita, bagaimana kita perhatikan itu supaya isu transaksional tidak terjadi," ujar Saut.
Saut merahasiakan cara KPK mengawasi penyelenggaraan munas. Dia hanya memastikan KPK selalu punya cara untuk melihat siapa yang berpotensi melakukan politik transaksional.
KPK akan awasi Munas Golkar yang menentukan arah kebijakan dan ketua umum partai tersebut selama lima tahun mendatang.
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming