KPK: Bapak-Bapak DPR Jangan Takut Disadap

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengingatkan, para anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jangan takut disadap. Dia menegaskan, KPK tidak serampangan melakukan penyadapan.

“Kami sampaikan jangan ada ketakutan bapak-bapak disadap kecuali betul-betul mungkin melakukan a, b, c, d. Tak ada satu pun kami melakukan kewenangan itu secara serampangan,” kata Syarif saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (26/9).

Dia menegaskan, dari bawah sampai ke atas di KPK, tidak ada yang melakukan penyadapan secara serampangan. Menurut dia, penyadapan dilakukan sudah sesuai dengan hukum aturan yang berlaku.

Sebab, tegas dia, surat perintah penyadapan dikeluarkan oleh persetujuan seluruh komisioner KPK. “Yang perlu kami ingin mengingatkan ke diri kami dan khalayak ramai apakah kami menggunakan kewenangan itu secara serampangan? Insyaallah tidak,” tegasnya.

Laode juga kecewa penyadapan yang dilakukan KPK selalu dipersoalkan. Padahal, kata Laode, KPK bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Ada pula Kejaksaan Agung, Polri, BIN, BNN, hingga BNPT yang juga memiliki kewenangan melakukan penyadapan. "Cuma ini mau “curhat” juga yang dipermasalahkan selalu sadapan KPK. Padahal yang diaudit sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya KPK, yang lain tidak pernah," ujarnya.

Syarif menyatakan, KPK siap diaudit terkait masalah penyadapan. Dia menegaskan, KPK akan kooperatif jika ada lembaga yang berwenanga melakukan penyadapan.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, dulu di zaman Ketua KPK Antasari Azhar, Abraham Samad, sama-sama pimpinan saling menyadap.