KPK Belum Bisa Sidik Temuan BPK

JAKARTA- Berbagai penyimpangan penggunan APBD yang berhasil ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tak bisa otomatis dijadikan bahan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan korupsi. Tahap prapenyelidikan yakni pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata/pulbaket) tetap harus dilalui. Tujuannya mengetahui ada tidaknya dugaan awal telah terjadi kerugian negara, atau penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.

Hal ini dikemukakan juru bicara KPK Johan Budi SP, Kamis (23/4), menanggapi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2008. "Hasil pemeriksaan BPK itu kita tampung untuk dipelajari. Tapi kalau langsung  menjadi dasar penyelidikan korupsi, prosesnya masih panjang. Banyak tahapan lain," jelasnya.

Meski begitu, Johan mengakui, hasil pemeriksaan BPK seperti ini, sering menjadi acuan awal pengungkapan suatu kasus  korupsi.

Dari catatan JPNN, pengungkapan skandal penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar oleh petinggi Bank Indonesia adalah salah satu kasusnya. Berbekal hasil pemeriksaan BPK, KPK akhirnya berhasil mengungkap korupsi bagi-bagi uang negara diantara pejabat BI, anggota DPR dan aparat hukum itu. Perlu waktu lebih dari setahun dari puldata/pulbaket menjadi penyidikan. Selain mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah,  Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga ikut terlibat dan kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor.

Terpisah, Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Chandra M Hamzah mengatakan, seluruh hasil pemeriksaan BPK sudah diterima. Pihaknya kini tengah menganalisa apakah ada unsur tindak pidana korupsi di dalamnya. "Analisa pemeriksaan BPK-nya nggak ada batas waktu, tergantung hasil tambahan data dan informasi yang kita peroleh," tambah Johan.