KPK Belum Geledah Mahkamah Agung

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi belum menggeledah Mahkamah Agung terkait kasus dugaan suap yang melibatkan pegawai MA, Djodi Supratman dan Pengacara Mario C Bernardio yang tak lain keponakan pengacara kondang, Hotma Sitoempoel.
"Tidak ada (penggeledahan MA). Hari ini tidak ada (penggeledahan) di tempat yang lain," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Senin (29/7), di Kantor KPK.
KPK, ujar Johan, baru melakukan penggeledahan di Kantor Hukum Hotma Sitoempoel, di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pada Jumat 26 Juli 2013 hingga Sabtu 27 Juli 2013 dinihari.
Alhasil dari penggeledahan itu Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen. Saat ini dokumen yang disita dari kantor Hotma, tengah dipelajari dan divalidasi penyidik. "Ada beberapa dokumen yang dibawa," katanya.
Johan juga mengaku belum tahu, apakah Penyidik KPK akan memanggil Hotma. Dia akan mengecek dulu informasi itu. "Nanti saya sampaikan," tegasnya.
Yang jelas, Johan menyatakan, siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik pasti akan dipanggil dan diperiksa. "Saksi-saksi yang akan dipanggil yang diduga bisa memberikan keterangan yang berkaitan dengan tersangka," katanya.
Pun demikian, soal pemanggilan terhadap pihak di MA termasuk Hakim Agung, Johan mengatakan, belum mengetahuinya. "Saya tidak tahu, tunggu saja. Bisa saja kalau keterangannya diperlukan," tegasnya.
KPK tidak akan berhenti pada dua tersangka. Pihak pemberi dan penerima terus dikembangkan. "Kalau ditemukan dua alat bukti baru bisa menyimpulkan ada pihak-pihak lain yang terlibat," tuntasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi belum menggeledah Mahkamah Agung terkait kasus dugaan suap yang melibatkan pegawai MA, Djodi Supratman dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Perkebunan jadi Tantangan & Peluang Penyuluh Pertanian Mewujudkan Swasembada Pangan
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Singgung Perintah Prabowo dan Penertiban PBPH
- GSRI Umumkan Hasil Riset Terbaru Soal Program Makan Bergizi Gratis, Jangan Kaget
- Kasasi Ditolak MA, Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Tetap Divonis 12 Tahun Penjara
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Seusai Ikuti Retret Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Langsung Berdinas