KPK Belum Lakukan Ekspose Terkait Setya Novanto
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan, pihaknya belum melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dengan Setya Novanto. Karena itu tidak mungkin ada surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya.
"Wong KPK belum melakukan ekspose. Kalau ekspose belum ada, ya tidak ada sprindik. Intinya itu tidak benar," kata Busyro di Jakarta, Selasa (7/10).
Busyro menjelaskan seseorang menjadi tersangka ditentukan dalam forum ekspose. Sejauh ini dia menegaskan belum ada ekspose terkait Setya.
"Sprindik itu ada, jika ada ekspose dari pimpinan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ekspose itu tidak pernah dilakukan kepada Pak Setya Novanto. Tidak pernah ada," ujarnya.
Seperti diketahui, foto sprindik Setya dikirim dari sebuah surat elektronik dengan alamat bambang.sukoco23@gmail.com. Sprindik itu menyatakan, KPK telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau yang dilakukan oleh tersangka Setya Novanto selaku anggota DPR.
Dalam foto sprindik itu Setya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sprindik ini ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada tanggal 25 September 2014.
Selain itu, dalam foto sprindik tersebut juga tercantum nama empat orang penyidik KPK yang menangani kasus itu. Keempatnya adalah Endang Tarsa, Bambang Sukoco, Heri Muryanto dan Salmah. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan, pihaknya belum melakukan ekspose atau gelar perkara terkait
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?