KPK Belum Pasang Plang Penyitaan di Rumah Anas

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyita tanah dan bangunan yang berada di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Meski begitu, KPK belum memasang plang sebagai tanda penyitaan.
"Memang di Selat Makasar belum dipasang plang, tapi sudah disita," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Senin (10/3).
Menurut Johan, tidak masalah bila KPK belum memasang plang tanda penyitaan terhadap sebuah objek yang terkait dengan kasus yang tengah ditangani komisi antirasuah itu. Sebab, yang terpenting ada pemberitahuan mengenai penyitaan itu. "Penyitaan itu yang penting ada berita acara penyitaan," ujarnya.
Selain tanah dan bangunan di Duren Sawit, Jakarta Timur, KPK juga menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta dengan luas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama KH Attabik Ali. KPK juga menyita tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul. Tanah itu atas nama Dina AZ yang juga anak Attabik.
Berbeda dengan tanah dan bangunan di Duren Sawit yang merupakan rumah Anas sekaligus markas Perhimpunan Pergerakan Indonesia, KPK justru sudah memasnag plang penyitaan terhadap anah dan bangunan yang berada di Yogyakarta. Menurut Johan, objek yang disita tidak bisa diperjualbelikan dan disewa.
Meski demikian, objek itu masih bisa dipergunakan. "Setiap objek yang disita agar tidak dipindahtangankan dan diperjualbelikan," tandasnya.(gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyita tanah dan bangunan yang berada di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak