KPK belum Sentuh Hakim MK Selain Patrialis
jpnn.com - jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menyentuh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lain, dalam kasus suap pengurusan perkara uji materi Undang-undang (UU) nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini penyidikan kasus masih fokus pada empat tersangka. Keempatnya adalah Hakim MK Patrialis Akbar, dan rekannya Kamaludin, bos perusahaan impor daging Basuki Hariman dan sekretarisnya NG Fenny.
"Dari sembilan hakim konstitusi, indikasi penerimaan hadiah atau janji yang ditemukan sampai saat ini adalah pada salah satu hakim inisial PAK," katanya, Jumat (27/1). Hanya saja Febri memastikan tim masih akan terus mendalami kasus ini untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak lain.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya sementara menduga Patrialis bermain sendiri. Namun, dia memastikan penyidikan akan terus dikembangkan.
"Tapi, untuk sementara ini ada yang tidak bisa kami ungkapkan (ke publik)," kata dia, Kamis (26/1) malam di kantor KPK.
Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya pasti akan meminta keterangan dari saksi yang relevan dengan kasus. Tidak tertutup kemungkinan, kata dia, akan meminta keterangan dari kementerian pertanian, hakim maupun pegawai MK.
"Tidak menutup kemungkinan penyidik KPK minta keterangan beberapa pihak soal bagaimana kasus ini terjadi," ujarnya. (boy/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menyentuh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lain, dalam kasus suap pengurusan perkara uji materi Undang-undang
Redaktur & Reporter : Boy
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
- Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN