KPK Berencana Jerat Lukas Enembe dengan Pasal Pencucian Uang
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Meski demikian, KPK sedang fokus untuk membuktikan sangkaan awal mengenai suap dan gratifikasi terhadap Lukas.
"Saat ini, kami masih fokus perkara suap dan dugaan gratifikasinya, tentu ke depan masih banyak informasi dan data yang terus kami kembangkan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (23/3).
Ali menerangkan KPK juga prinsipnya dalam menangani perkara selalu melakukan pendalaman.
"Kami kejar aliran uangnya, follow the money-nya terus kami kejar, termasuk perkara LE ini," kata dia.
Karena itu, apabila ditemukan adanya unsur pencucian uang, maka KPK tidak akan ragu mengambil tindakan hukum.
"Baik itu Pasal 2, Pasal 3, bahkan kemudian undang-undang lain, TPPU. Kita tunggu nanti perkembangannya, karena kami masih fokuskan pasal suap dan gratifikasi karena terbatas dengan masa penahanan," kata Ali.
KPK menetapkan Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka.
KPK sedang fokus untuk membuktikan sangkaan awal mengenai suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
- KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur Terkait Dana Hibah Pokmas
- KPK Panggil Komisaris Utama Sinarmas dalam Kasus Dugaan Investasi Fiktif
- 5 Berita Terpopuler: Menanti Hasil Demo Honorer, Penanganan Guru Diambil Alih Pusat, Rusak!
- Kardinal Suharyo Kunjungi Hasto di Rutan KPK, Ungkap Alasan Pastoral dan Pribadi
- KPK Dalami Peran Eks Menhub Budi Karya dalam Dugaan Korupsi Proyek DJKA
- KPK Geledah Rumah La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim