KPK Beri Masukan ke Mendagri soal Bansos

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya gencar melakukan penindakan terhadap korupsi di Indonesia. Komisi pimpinan Abraham Samad itu juga terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, seperti pada pos bantuan sosial (Bansos) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, Jumat (15/6) di gedung KPK mengatakan tadi sore pimpinan KPK menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ingin melakukan konsultasi terkait Permendagri  yang mengatur Bansos. "KPK menerima kedatangan Mendagri dalam kaitan dengan hasil kajian KPK tentang bantuan sosial pemerintah daerah dan Mendagri," kata Johan Budi di KPK.

Dijelaskan Johan bahwa KPK telah melakukan kajian mengenai berbagai persoalan terkait penggunaan bansos yang dinilai rawan disalahgunakan. Hasil kajian itu pula yang akan ditindaklnajuti Mendagri.

Menurut Johan, KPK wanti-wanti agar pengeluaran bansos bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Alasannya, bansos yang harusnya untuk masyarakat justru banyak yang ditilep pejabat.