KPK Beri Peringatan Khusus untuk 9 Wakil Rakyat Ini
jpnn.com, SURABAYA - Batas pengumpulan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sudah terlewat 31 Maret lalu.
Namun, ada sembilan anggota DPRD Surabaya yang belum melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK pun mengumumkan fraksi mana saja yang taat dan belum. Fraksi yang sudah mengumpulkan seluruh data LHKPN anggotanya adalah PKB, PKS, Gerindra, serta Demokrat.
BACA JUGA : 70 Persen Wakil Rakyat Belum Laporkan Aset Kekayaan ke KPK
Selanjutnya, sebagian yang belum mengumpulkan adalah Fraksi PAN, PDIP, Golkar, serta fraksi gabungan (Hanura, Nasdem, dan PPP). Ada sembilan di antara 50 anggota dewan yang belum mengurus LHKPN itu.
Komisioner KPU Jatim Nurul Amalia menyatakan bahwa batas waktu tersebut ditentukan sendiri oleh KPK.
BACA JUGA : Maak! 256 Anggota Dewan Riau Belum Serahkan LHKPN ke KPK
Ada sembilan anggota DPRD Surabaya yang belum melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Bikin Malu, Anggota DPRD di Singkawang Ditangkap Polisi Gegara Kasus Asusila
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi