KPK Bidik Kasus Korupsi di Wilayah Indonesia Timur

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperketat pencegahan dan penindakan korupsi di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut Wakil Ketua KPK, Bidang Pencegahan Adnan Pandu Pradja wilayah Indonesia Timur termasuk yang belum terjamah gerakan antikorupsi.

"Kita ingin membebaskan wilayah-wilayah yang belum terjamah gerakan antikorupsi, baik dari sisi penindakan maupun dari sisi pencegahan. Kita kan masuk ke ranah-ranah yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Kami berharap wartawan mendukung itu. Penindakan saja tidak cukup, pencegahan juga harus kita utamakan,"ujar Adnan di Jakarta, Jumat (17/8).

Berbagai proyek pembangunan di daerah akan menjadi fokus KPK. Bukan hanya di Indonesia Timur saja. Bidang pencegahan, kata Adnan, kini membentuk peta antikorupsi yang luas. Selain Itu, KPK mulai. mengetatkan peraturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, sert konsep KPK terhadap penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan terutama dalam proses penindakan

"Hampir semua wilayah Indonesia Timur. Untuk masalah penindakan, sebenernya saat ini kita melihat juga dari info yang masuk ke KPK. Kalau ada dari Riau ya kita garap Riau. Jadi tergantung bagaimana publik responsif memanfaatkan KPK. Jadi kalau ada data yang akurat, kita melakukan itu. Jadi kita tak diskriminatif. Anda tahu kita kan diaudit. Kita tak bisa menunda-nunda permasalahan," paparnya.