KPK Bidik Pejabat Sumbar

PADANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turunkan tim ke Provinsi Sumbar kemarin (24/7). Kedatangan tim KPK tersebut fokus untuk tiga hal yakni penganggaran, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa. Tim akan berada selama 20 hari  di Sumbar dan akan turun  ke kota dan kabupaten di Sumbar. Turunnya tim KPK  ke Sumbar  untuk mengantisipasi terjadinya  penyimpangan pengalokasian anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di Sumbar dan di kota dan kabupaten.

Informasi yang didapatkan Padang Ekspres  (JPNN Group) di lapangan, kedatangan KPK  ke Sumbar karena adanya sejumlah laporan terkait dengan penyimpangan  pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh legislatif. Dimana banyak alokasi penganggaran yang tidak melewati mekanisme  yang seharusnya atau banyak naik di jalan, selain itu disinyalir turunnya  tim KPK tersebut juga dikarenakan  pengalokasian anggaran itu tidak dibuat atau disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat tapi hanya mengakomodir kepentingan kelompok pihak tertentu. Walau  dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda)  telah  ada prioritas program yang akan dilaksanakan atau dijadikan target untuk dilaksanakan.

 

Sumber Padang Ekspres  itu juga mengungkapkan KPK juga menjadikan  fokus  perhatian pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jama’ terjadi  pemerintah daerah belum memberikan pelayanan yang prima  terhadap masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan pemerintah yang cendrung berbelit dan memakan proses waktu dan biaya yang tak pasti.

Lebih lanjut, Sumber tersebut  juga mengatakan, dijadikannya pengadaan barang dan jasa  tersebut sebagaifocus perhatian KPK adalah karena masih adanya kesalahan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa, dimana harusnya kegiatan itu dilakukan tender namun dilakukan penunjukan  langsung.