KPK Bidik Pejabat Sumbar

Pengamat Hukum Tata Negara Suharizal menilai kedatangan KPK ke Sumbar suatu hal yang wajar dalam melaksanakan tupoksinya.Ia mengatakan KPK tidak akan turun ke daerah,apabila inspektorat yang ada di daerah tidak lemah dalam pengawasan.

”Banyak temuan inspektorat di daerah yang tak jelas ujung pangkalnya atau di peti-es kan. Jadi suatu hal yang wajarlah,jika KPK turun mengambil alih melakukan pembinaan atau pencegahan terhadap praktek- praktek dugaan korupsi,” ucapnya.

Suharizal mensinyalir dibidiknya DPRD untuk menjadi  focus KPK adalah untuk menimalisir kongkalikong dalam penyusunan anggaran. Apalagi saat ini, daerah sudah mulai merancang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P).

“ Saya rasa itu adalah langkah strategis yang telah dilakukan KPK. Dengan adanya upaya preventif itu akan menimalisir upaya tindakan korupsi. Dana aspirasi  DPRD kan banyak tidak tepat sasaran.Dengan adanya edukasi yang diberikan KPK itu, mudah-mudahan  pejabat pemerintahan akan memprioritaskan penyusunan anggaran itu untuk masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang tertentu saja,”  ucapnya. (ayu)