KPK Bisa Sidik Pencucian Uang

JAKARTA - Penindakan kejahatan pencucian uang ke depan diharapkan bisa lebih bertaji. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memiliki wewenang untuk ikut menyidik model kejahatan kerah putih tersebut.

 

Selama ini, wewenang itu hanya dimiliki kepolisian dan kejaksaan. Namun, lewat UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang baru disahkan, Selasa (5/10), KPK juga menjadi salah satu lembaga yang berhak menerima hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengembangkan penyidikan.

"Undang-undang ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum yang kuat," ujar Ketua Pansus RUU PPTPPU Harry Witjaksono dalam sidang paripurna DPR dengan agenda pengesahan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/10).

 

Selama ini, KPK kerap mengeluh kesulitan menemukan alat bukti yang cukup dalam menyidik dugaan perkara korupsi. Mereka sering terbentur keterbatasan wewenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam penanganan kasus skandal Bank Century. Selain perkara korupsi, kasus itu diduga meliputi aspek pencucian uang dan perbankan.