KPK Blokir Rekening Akil

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemblokiran terhadap rekening Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar. Pemblokiran itu sebagai upaya penyidikan atas Akil yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di MK.
"Sudah ada pemblokiran rekening milik tersangka AM (Akil Mochtar, red)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Kamis (10/10).
Namun, Johan mengaku belum mengetahui jumlah uang di rekening Akil yang dibekukan KPK. Ia hanya membenarkan bahwa ada pemblokiran rekening milik Akil. "Yang pasti rekeningnya di bank," kata Johan.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dua kasus korupsi, yakni kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Dalam dua kasus itu, Akil berperan sebagai penerima suap.
Barang bukti dalam kasus suap Pilkada Gunung Mas adalah uang dalam bentuk dolar Singapura (SGD) 284.050 dan dalam bentuk dolar Amerika (USD) 22 ribu. Kalau dirupiahkan total nilainya sekitar Rp 3 miliar.
Sedangkan, dalam kasus suap Pilkada Lebak, barang buktinya adalah uang Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang berada dalam travel bag.
KPK juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Akil di kawasan Liga Mas, Pancoran pada Selasa (8/10). Saat itu, penyidik KPK menyita tiga buah mobil dalam penggeledahan itu yakni Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete. Selain mobil, KPK juga menyita
surat berharga yang nilainya di atas Rp 2 miliar. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemblokiran terhadap rekening Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar. Pemblokiran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar