KPK Buka Klinik Pencegahan

JAYAPURA - Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Eko Susanto Ciptadi mengharapkan agar para pimpinan daerah maupun pejabat di Provinsi Papua maupun di Papua Barat untuk belajar dari pengalaman tiga bupati di Papua yang terlibat  dalam kasus korupsi. "Caranya dengan lebih berhati-hati dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana negara, baik dana APBD, Otsus serta dana yang lain," ungkap Eko Susanto Ciptadi saat ditanya wartawan di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Selasa (23/11) kemarin.

Menurutnya, Papua ini memiliki ruang yang besar untuk terjadi penyimpangan anggaran. Pengalaman sudah membuktikan ada tiga kepala daerah di Papua yang harus berurusan dengan hukum. "Kami harapkan ke depan tidak lagi terjadi di Papua," tuturnya.

Dengan melihat potensi terjadi penyimpangan yang terjadi di daerah, maka Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), KPK, BPKP, LKPP berupaya membantu pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengadaan barang di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Hal ini bukan hanya rencana, sebab antara Provinsi Papua dan Papua Barat, serta kabupaten dan kota dengan Pemerintah Pusat, sudah ada kesepahaman soal tim atau semacam klinik yang akan membantu Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," katanya.