KPK Buka Peluang Periksa Pejabat Kemenpupera

jpnn.com - JAKARTA - KPK membuka peluang memanggil Dirjen Bina Marga Kemenpupera Hediyanto Husaini dalam kasus dugaan suap yang menjerat anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan dalam sebuah kasus tergantung kebutuhan penyidik. Sebab, memanggil dan memeriksa seseorang merupakan kewenangan penyidik. "Jika penyidik membutuhman keterangan dari yang bersangkutan terkait kasus yang sedang diproses maka bisa dipanggil," kata Yuyuk, Senin (25/1).
Seperti diketahui, KPK sudah pernah menggeledah kantor Ditjen Bina Marga Kemenpupera pascapenetapan tersangka kasus ini. Selain itu, KPK juga pernah menggeledah kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX, di Ambon, Maluku. BBPJN merupakan lembaga yang bernaung di bawah Ditjen Bina Marga Kemenpupera. Alhasil sejumlah dokumen diamankan.
Menurut Yuyuk, dokumen itu nantinya bisa digunakan mendukung keterangan yang diberikan oleh para tersangka dan saksi.
Dalam kasus ini, KPK baru menjerat empat tersangka. Yakni, Damayanti, dua stafnya Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin dan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Mereka terjaring operasi tangkap tangan KPK karena dugaan suap menyuap. (boy/jpnn)
JAKARTA - KPK membuka peluang memanggil Dirjen Bina Marga Kemenpupera Hediyanto Husaini dalam kasus dugaan suap yang menjerat anggota Komisi V DPR
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK Tahan Hasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof