KPK Cabang Daerah Masih Sulit Terealisasi

JAKARTA - Semester pertama 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai dengan penangkapan pelaku korupsi dan suap yang berasal dari daerah. Sebut saja Bupati Buol Amran Batalipu, Suap Pon Riau, dan terbaru penangkapan AS, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor. Bukti bahwa pelaku tidak lagi didominasi oleh orang-orang pusat saja.

Meski demikian, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku rencana pembuatan KPK cabang daerah ternyata masih sulit. Padahal, fakta membuktikan kalau pelaku di daerah sudah makin banyak dan mengkhawatirkan. "Sudah kami sampaikan ke pimpinan DPR, tapi ditolak mentah-mentah," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, alasan penolakan sebenarnya klise. Lagi-lagi, masalah anggaran yang dianggap termasuk upaya pemborosan. Entah kenapa, DPR suka membenturkan KPK dengan anggaran sama seperti permintaan untuk pembuatan gedung baru yang hingga kini masih digantung parlemen.

Memang, jumlah pegawai KPK yang hanya 700 orang dinilai masih sangat terbatas kalau dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia. Perkembangan juga menunjukkan kalau koruptor dan tukang suap di daerah makin berani. Sehingga, mau tak mau institusi pimpinan Abraham Samad itu harus keluar Ibu Kota untuk melakukan penangkapan.