KPK Cari Keterangan Lain Soal Ibas

Saat ditanya kapan proses itu berjalan, Samad mengaku tidak tahu. Yang jelas, langkah itu bukan kali pertama dilakukan KPK. Sama seperti saat membutuhkan keterangan Sri Mulyani di kasus Bank Century, penyidik terbang ke Amerika untuk meminta keterangan.

Rencananya, pihak yang akan diajak kerjasama KPK adalah Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB. Namun, komunikasi masih dilakukan dan belum ada kesepakatan apapun. "Kita ingin dapatkan info yang akurat, sehingga kita datangi. Kalau kita tunggu, biasanya yang bersangkutan terlalu banyak alasan," tegasnya.

Ditanya apa yang akan dilakukan KPK kalau tidak berhasil memeriksa Widodo, Samad mengaku tidak mau berangan-angan. Dia yakin penyidik mampu meminta keterangan bos PT Kernel Oil Singapura itu. Apalagi, saat ini upaya untuk meminta keterangan Widodo menjadi prioritas.

Dia juga meminta agar tidak terlalu dirisaukan kalau Widodo tiba-tiba menghilang dari Singapura. Samad meyakinkan penyidik punya informasi yang bisa mengetahui keberadaan Widodo. "Kita tidak khawatir. Dulu Nazaruddin bisa kita temukan. Insya Allah, yang penting KPK didoakan," tuturnya.

Terpisah, Samad juga mengatakan kalau penelusuran aliran suap SKK Migas ke gedung parlemen di Senayan. Apalagi, sudah ada pengakuan dari tersangka kalau dia memberikan uang ke anggota Komisi VII salah satunya Tri Yulianto. Saat ini, fokus KPK adalah untuk mengetahui lebih rinci apakah betul ada aliran ke DPR.

"Kalau misalnya dari verifikasi dan validasi menemukan ada bukti aliran itu, maka anggota DPR yang menerima akan segera dipanggil untuk diperiksa," tegasnya. Dia mengaku ingin tahu apakah uang yang mengalir itu didapatkan dengan cara tidak sah.

Bahkan, bukan tidak mungkin kalau setelah ini Komisi VII akan sering diperiksa KPK. Samad menyebut itu konsekuensi kalau menerima hadiah dengan cara yang salah. Tri Yulianto kemarin sudah dipanggil KPK, namun dia mangkir. Tidak alasan pasti kenapa dia enggan datang dan menjelaskan benar tidaknya mendapat uang dari Rudi.

Dalam sidang sebelumnya, Rudi menyebut memberikan uang THR ke Komisi VII. Besarnya USD 200 ribu atau sekitar Rp 2 miliar. Uang itu diberikan melalui Tri Yulianto. "Kalau ternyata dalam perjalanannya mereka terima, maka yang bersangkutan harus bertanggng jawab secara hukum," katanya. (dim)