KPK Catat Ratusan Keluhan Masyarakat Soal Bansos, Jatim Paling Banyak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada ratusan keluhan dari masyarakat lewat aplikasi JAGA Bansos. Keluhan itu diterima setelah pekan lalu aplikasi diluncurkan sampai Jumat (5/6).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pihaknya sudah menerima 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial.

Keluhan paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan.

"Selain itu, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan," kata Ipi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (6/6).

Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak sepuluh laporan.

Nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif berjumlah delapan laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tiga laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk satu laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan satu laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan.

"Laporan tersebut ditujukan kepada 78 Pemda terdiri dari tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing lima laporan. Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing empat laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing tiga laporan. Selebihnya menerima masing-masing satu laporan," jelas dia.

Seperti diketahui, pada 29 Mei 2020, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos.