KPK Cuma Rp 700 Miliar, Parpol kok Rp 1 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menyatakan, wacana pemerintah mensubsidi partai politik (Parpol) sebesar Rp 1 triliun tidak logis.

Sebab, di saat bersamaan, pemerintah mengurangi subsidi untuk masyarakat. Selain itu, jumlah tersebut juga dinilai jauh lebih besar dibandingkan dengan kementerian/lembaga strategis.

"Subsidi Rp 1 triliun itu untuk seluruh parpol atau masing-masing parpol? Maka penting bagi Mendagri melakukan klarifikasi. Kalau Rp 1 T per partai maka negara akan keluarkan Rp 10 T," kata Donald dalam diskusi media di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Donald punya alasan mengapa subsidi untuk parpol tidak rasional. Sebab, kementerian/lembaga pemerintah yang mengurusi masalah-masalah fundamental anggarannya tidak sampai Rp 1 T.

"Angka tersebut tidak rasional. KPK saja yang terdepan memberantas korupsi tak sampai 1 T, hanya Rp 700 miliaran. KY, termasuk MK yang strategis menjaga konstitusi tak sampai segitu. Jadi tidak logis kalau parpol diberi subsidi Rp 1 T," tegas Donald. (fat/jpnn)