KPK Dalami Dugaan Korupsi Gubernur Banten

"Laporan kami ke KPK juga disertai sejumlah lampiran, yang tentu bisa dijadikan alat bukti dalam proses hukum nantinya," kata Peneliti Senior ICW Abdullah Dahlan, saat dihubungi, kemarin (30/9).  

   

Dia menegaskan, waktu penyampaian laporan lembaganya ke KPK yang mendekati pelaksanaan pilkada Banten yang rencana dihelat pada 22 Oktober 2011 nanti, bukan karena dilandasi unsur politis. Atau, untuk mengganjal salah satu kandidat calon tertentu. ?Justru akan salah besar, kalau kami yang punya data valid dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak menyampaikannya pada KPK,? tandas Dahlan.

Dia juga menggarisbawahi, kalau pihaknya melakukan riset dan investigasi terkait dana hibah dan bansos di Banten karena didasari pertimbangan kuat. Yaitu, bahwa nilai anggaran untuk pos-pos tersebut di provinsi yang ada di salah ujung Jawa itu sangat besar, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.  "Jadi, konsen kami bukan pada personal, apalagi ada unsur politik di balik ini semua, terlalu remeh itu," tandasnya, kembali.

Dia lantas menyatakan, bahwa fenomena memanfaatkan dana hibah maupun bansos oleh incumbent yang maju lagi dalam pilkada diperkirakan juga banyak terjadi di banyak daerah lain. Kenaikan fantastis anggaran dana hibah maupun bansos mendekati masa berakhir pemerintahan seperti yang ada di Banten, menurut dia, diindikasikan telah banyak diterapkan sejumlah kepala daerah lain.