KPK Dalami Kasus Suap Venues PON Riau

Jika mengacu pada hal tersebut, BPK baru saja mengumumkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Riau mempertanggungjawabkan laporan keuangan mereka hingga tahun 2010. Sementara persiapan venues PON telah dimulai sejak tahun 2006 lalu.

Dari 516 LKPD 2010 yang diperiksa BPK pada tahun ini, hanya ada 34 pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak 66 persen atau 341 LKP memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara lima persen atau 26 LKPD mendapat opini Tidak Wajar (TW) serta 22 persen atau 115 LKPD memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat( TMP).

“Dari 34 pemda, hanya ada enam Pemda Provinsi yang memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) II Tahun Anggaran 2011 kepada DPR di Senayan.

Diantara Provinsi berprestasi tersebut adalah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur,Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Riau menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Riau yang mendapatkan prediket laporan keuangan terbaik tersebut dari BPK.