KPK Dalami Motif Penyebar Kabar OTT Hoax
jpnn.com - JAKARTA – Kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin (7/3), belum terbukti. Informasi simpang siur sempat beredar siang hingga malam.
Bahkan, informasi yang beredar sudah menyasar kepada nama seorang anggota legislatif dari komisi dan partai politik tertentu. Kabar ini pun menjadi tanda tanya, apakah memang benar ada OTT KPK?
Ketua KPK Agus Rahardjo pun menepis kabar anak buahnya menggelar OTT di DPR. Menurut Agus, tidak ada kegiatan OTT yang dilakukan hari ini (kemarin, red).
“Tidak ada itu. Kami hari ini sedang melakukan profiling," ujar Agus sebelum meninggalkan gedung KPK, Senin (7/3).
Ia tak menjelaskan lebih rinci terkait kegiatan profiling yang dilakukan. Termasuk kepada siapa, kasus apa, dan di mana dilakukan.
Yang pasti, Agus heran, karena dua pekan belakangan isu KPK menggelar OTT semakin kuat dihembuskan. “Saya tidak tahu motifnya,” ujar Agus.
Bahkan, seminggu yang lalu Agus mengadu ada dua hingga tiga kali KPK dikabarkan melakukan OTT. “Kami coba evaluasi, apa motifnya," tegasnya.
Seperti diketahui, sejumlah kasus yang melibatkan tokoh-tokoh pemerintahan, penegak hukum, pengacara, politisi hingga swasta sudah kerap dibongkar KPK lewat OTT. Bahkan pada 2016, sudah dua kali KPK sukses menggelar OTT. Pertama, saat membongkar praktik suap-menyuap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terakhir, membongkar praktik suap menyuap permainan penundaan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung. Saat ini, dua kasus itu masih dalam tahap penyidikan.(boy/jpnn)
JAKARTA – Kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan
- Hakim Sebut Tuntutan ke Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejagung Merespons Begini
- Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat