JPNN.com 
KPK Dalami Unsur Korupsi Sistem Proteksi TKI dari Anak Buah Cak Imin
Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp 20 miliar.
KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan ini.
KPK seharusnya memeruksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada hari ini. Namun mantan Menaker tersebut berhalangan hadir karena ada agenda.
Kepada KPK, Cak Imin meminta pemeriksaan ditunda menjadi Kamis (7/9) lusa. Namun, tim penyidik KPK pada hari itu juga ada kegiatan pengumpulan alat bukti di luar Jakarta. Alhasil, penyidik bakal mengagendakan pemeriksaan pada pekan depan.
Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK sudah menggeledah Kantor Kemnaker dan rumah kediaman Reyna Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode, Ipilo, Gorontalo beberapa waktu lalu.
Tim penyidik KPK juga mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi pengadaan ini. Bahkan, KPK tak segan-segan mengembangkan kasus ini ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tan/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Sejauh ini, KPK mengantongi bukti permulaan perbuatan rasuah sejumlah pihak dalam kasus tersebut.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Ada Sayembara Berhadiah Rp 8 M Bagi yang Bisa Tangkap Harun Masiku, KPK Angkat Bicara
- Polda Metro Jaya Harus Berani Tuntaskan Kasus Firli Bahuri
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Panggil eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jateng
- MK Pastikan KPK Berwenang Usut Korupsi di Militer hingga Putusan Inkrah
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
