KPK dan BIN Akan Kawal Penerimaan CPNS

jpnn.com - KENDARI--Bukan cerita baru kalau dalam setiap perekrutan CPNS pesertanya selalu membludak. Tahun ini, dipastikan akan lebih banyak lagi pendaftar berhubung adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS dalam dua tahun terakhir. Bukan hanya itu, terbatasnya jatah tersedia sehingga dipastikan proses seleksi akan berlangsung ketat.

Lihat saja, tahun ini hanya lima kabupaten plus Pemrov Sultra dapat jatah penerimaan PNS. Itupun juga sangat terbatas jumlahnya, yakni sekitar 710 orang. Itu belum lagi dibagi-bagi dalam beberapa bidang yang akan diterima. Akibat sedikitnya kuota tersebut sehingga banyak kalangan memprediksi akan banyak terjadi kecurangan. Meskipun hal itu dibantah langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Nur Endang Aburaera.

"Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia. Yang  bisa menggaransi kelulusan pelamar CPNS hanya dirinya sendiri," tegas Endang saat ditemui di ruang kerjanya akhir pekan lalu.
    
Komitmen tersebut, diakui mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan itu karena didukung beberapa hal. Utamanya, mengenai keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pengawalan soal maupun hasil tes dari BKD-ke pusat atau sebaliknya. Termasuk keterlibatan KPK dalam proses seleksi.

"Pembuat soal juga dari 10 konsorsium perguruan tinggi. Kita tidak tahu dari mana saja mereka itu. Keterlibatan beberapa lembaga ini bisa menepis keraguan masyarakat soal penerimaan CPNS ini," terangnya.

Lalu bagaimana dengan penggandaan soal? bukankan itu juga punya potensi besar terjadi kecurangan. Mantan Sekretaris Bappeda Sultra itu mengaku memang penggandaan soal dilakukan di daerah, dalal hal ini BKD Provinsi, untuk kemudian didistribusi ke Kabupaten/Kota.

"Kita belum tahu berapa pendaftar CPNS nantinya. Jadi, soalnya harus digandakan di daerah. Insya Allah aman, karena dari pusat hingga daerah (provinsi) maupun ke kabupaten tetap ada keterlibatan BIN, KPK, Kepolisian dan lembaga lainnya yang berkompeten," ujarnya, sambil menyebut biaya penggandaan ditanggung daerah masing-masing.

Selain penerimaan PNS jalur umum, Honorer Kategori 2 (K2) juga dipastikan bakal seru persaingannya. Lihat saja, dari 2007 jumlah K2 Sultra saat ini, yang akan diterima hanya sekitar 600 orang.

"Kalau kebijakannya belum berubah, kuota K2 itu 30 persen dari total honorer. Kalau diestimasi, untuk Sultra jumlahnya capai 600 orang," kata Endang. (cr3)