KPK dan BPK Ditantang Usut Anggaran Gaib Pemprov DKI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah meminta KPK, BPK dan Kejagung turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran gaib pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Hal ini disampaikan Trubus menyusul adanya dugaan anggaran siluman yang diendus Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andhyka saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI pada Selasa (9/5) lalu.

"Ya mestinya KPK, BPK, Kejagung itu turun tangan karena ini sudah tradisi dan banyak yang masuk angin kalau sudah masalah anggaran siluman. Ini sebetulnya tradisi lama setiap periode Gubernur juga begitu," ujar Trubus di Jakarta, Senin (15/5).

Menurut Trubus, seharusnya potensi anggaran siluman itu sudah terdeteksi sejak dari perencanaan. Tapi, kata Trubus, tradisi kongkalikong yang berpotensi menjadi tindakan korupsi itu memang sudah terjadi sejak dulu.

"Di jaman Ahok itu bagus penganggaran itu dia minta transparan sampai enggak mau teken dan sempat rame dengan Kemendagri, tapi setelah itu ya Jaman Pak Anies tradisi itu muncul lagi, jaman sebelum Ahok juga sama," katanya.

"Copy paste itu harusnya tidak boleh terjadi kan sudah ada perencanaan. Artinya, ini kalau ketahuan ya resikonya akan rame, tapi kalau tidak ketahuan ini akan jadi potensi korupsi dan dinikmati mereka. Dan saya yakin ini tidak akan di periksa ko, biasanya pada masuk angin," sambungnya.

Lebih lanjut Trubus menilai banyak anggaran hibah yang tidak tepat sasaran. Apalagi, kata Trubus, dana hibah diberikan kepada lembaga penegak hukum yang sejatinya sudah memiliki anggaran tersendiri.

"Ya kan Kepolisian, Kejaksaan seharusnya tidak boleh lagi dapat hibah, kan itu menjaga integritas penegakan hukum. Susah ini sih dari dulu siapa yang berani menyentuh DKI," sebutnya.