KPK dan DPR Penentu Panggung Politik 2013

JAKARTA - Peta politik tahun 2013 diprediksi semakin panas. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan panggung politik tahun depan ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusul dijadikannya dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka kasus Bank Century.

"Diperkirakan Januari 2013 dua tersangka Pejabat BI akan diperiksa KPK. Jika dalam Pemeriksaan dua tersangka itu menyatakan bahwa mereka hanya melaksanakan perintah Gubernur BI saat itu Boediono agar bail out Bank Century disetujui maka DPR keterangan itu memaksa DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Margarito, dalam Dialog Pilar Negara bertema "Refleksi MPR RI tentang Stabilitas Politik 2013" di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (17/12).

Hasil HMP DPR tersebut menurut Margarito dengan sendirinya akan bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Dan saya yakin Majelis Hakim MK mengabulkan substansi HMP dan pada akhirnya memaksa MPR melakukan Sidang Paripurna Istimewa guna menentukan nasib Boediono yang saat ini menjadi Wapres," tegas Margarito Kamis.

Dikatakannya, dari sisi hukum tata negara, pemberhentian seorang wakil presiden atau presiden dari jabatannya sepanjang sesuai dengan mekanisme yang ada merupakan hal yang biasa-biasa saja.