KPK dan Kejagung Lamban, Kewenangan PPATK Perlu Ditambah

jpnn.com - JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memberikan laporan hasil analisis terkait dengan rekening gendut delapan kepala daerah. Laporan itu mencantumkan modus operandi kepala daerah dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung sejak 2012.

Namun sejauh ini, dua kepala daerah yang disebut-sebut memiliki rekening gendut paling tambun belum tersentuh. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, bila KPK dan Kejagung tak bisa diharapkan dan dipercaya untuk mempercepat penuntasan rekening gendut maka yang harus dilakukan adalah menambah kewenangan PPATK.

"Kita berharap Kejagung dan KPK harus begerak cepat karena laporan yang disampaikan PPATK sudah barang jadi, bukan lagi sebatas laporan intelijen yang harus dianalisis lagi. Jika KPK dan Kejagung lambat, harapan satu-satunya kewenangan PPATK ditambah untuk melakukan pemberantasan korupsi," kata Tama di Jakarta, Kamis (23/12).

Kecurigaan bahwa KPK dan Kejagung sudah 'masuk angin' atas tindak lanjut dari laporan rekening gendut oleh PPATK sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh mantan Wakil Ketua DPD, La Ode Ida. Kecurigaan itu didasari pada laporan sudah diserahkan sejak tahun 2012, tapi sampai penghujung tahun 2014, tak ada aksi nyata.

"Sinyal dari Samad (Ketua KPK) ini sebenarnya sangat lamban, karena jika tidak keliru laporan dari PPATK sudah disampaikan ke KPK dua tahun lalu. Tapi pihak KPK terus saja mengabaikannya," kata La Ode Ida, Selasa (16/12).

Nur Alam, kepala daerah aktif yang dilaporkan memiliki rekening mencurigakan mencapai USD 4,5 juta atau sekitar Rp 56 miliar sendiri sudah membatah. Kata dia, uang yang dicurigai itu milik temannya yang dititipkan sementara.

"Itu adalah uang titipan, uang teman saya yang kemudian sudah dikembalikan dan diambil alih lagi yang bersangkutan," kata Nur Alam. (boy/jpnn)