KPK dan Kemenkumham Harus Kerjasama Awasi Koruptor
Jumat, 10 Mei 2013 – 10:23 WIB

KPK dan Kemenkumham Harus Kerjasama Awasi Koruptor
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengatakan, pengawasan menjadi salah satu titik lemah dalam pemberantasan korupsi dan pemberian efek jera kepada koruptor.
Hal itu disampaikan Martin menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang mengatakan bahwa narapidana koruptor tidak bermalam di tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Mereka bisa tidur di rumah.
Politikus Partai Gerindra tersebut menilai, narapidana koruptor yang bisa keluar masuk Lapas sudah menjadi rahasia umum. "KPK pun juga sudah lama mengetahuinya," ujar Martin saat dihubungi, Jumat (10/5).
Lebih lanjut, Martin menerangkan, seorang terpidana setelah mendapat putusan hukum tetap dari pengadilan dan dimasukan ke dalam Lapas, pengawasan dan izinnya berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengatakan, pengawasan menjadi salah satu titik lemah dalam pemberantasan korupsi dan pemberian
BERITA TERKAIT
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik
- Gibran Minta Kepala Daerah Waspada Kelangkaan Barang Pokok Jelang Ramadan
- Eddy Soerparno Ingin Perbanyak Transportasi Publik Berbasis Listrik, Ini Tujuannya
- Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan 5.472 Paket, Semoga Berkah & Menginspirasi Warga untuk Berbagi
- Polri Jamin Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan
- Terima Kunjungan PNI, Bamsoet Ajak Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa