KPK dan Komnas HAM Beri Penilaian Positif Untuk Moeldoko

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, komisinya telah meminta pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM soal Kepala Staf Angkatan Darat Moeldoko yang menjadi calon Panglima TNI.

Komisi I meminta pertimbangan itu sebagai bahan untuk fit and proper test calon panglima TNI yang dilakukan, Rabu (21/8). Mahfudz menjelaskan, KPK memberikan apresiasi kepada Moeldoko.

"Dari KPK mereka mengapresiasi karena Pak Moeldoko menyampaikan laporan secara lengkap bahkan  pejabat paling lengkap sampaikan laporan kekayaan. Secara prinsip mereka mengatakan tdak ada catatan kasus dari laporan kekayaan," ujar Mahfudz di DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

Ia menuturkan penilaian yang diberikan terhadap Moeldoko juga positif. "Dari Komnas HAM penjelasannya tidak ada catatan dengan kasus HAM," ucap Mahfudz.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan,
Moeldoko tidak memiliki keterkaitan dengan Operasi Sajadah. Operasi itu mencuat pada tahun 2011, ketika dikabarkan ada intimidasi terhadap jemaah Ahmadiyah yang dilakukan TNI.

Saat itu, Moeldoko masih berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi. Moeldoko dianggap bertanggungjawab dalam operasi itu. Namun Moeldoko sudah membantah hal itu.

"Komnas Ham sudah melakukan investigasi mengenai kasus ini (Operasi Sajadah). Sudah diklarifikasi dan ini sudah clear," kata Mahfudz.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Ia menjelaskan, Komnas HAM tidak pernah mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai Moeldoko.