KPK dan Korlantas Polri Dinilai Sama-sama Arogan

JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, terjadinya ketegangan saat penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kantor Korlantas Mabes Polri merupakan bentuk dari arogansi sektoral di masing-masing instansi. Kondisi ini, menurut Bambang Widodo Umar diperparah lagi dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlihat tidak mau tahu dengan unjuk arogansi oleh KPK dan Korlantas Mabes Polri.

"Ketegangan antara KPK dan Korlantas saat itu terjadi lebih dari delapan jam. Peristiwa itu mestinya tidak perlu berlarut-larut sekiranya Presiden SBY mengambil inisiatif untuk menghentikan ketegangan dan memberikan hukum untuk memrosesnya," kata Bambang Widodo Umar, dalam diskusi ‘Membongkar Korupsi di Tubuh Polri’ di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/8).

Dikatakan Bambang, upaya pencegahan terhadap unjuk arogansi KPK dan Korlantas itu tidak terjadi, karena Presiden SBY dari awal sudah bersikap tidak akan mau untuk mengingatkan instansi penegak hukum untuk berkomitmen dalam melaksanakan hukum.

"Presiden beralasan tidak mau melakukan itu karena takut dituding mengintervensi KPK atau Kepolisian dalam bekerja. Padahal tidak satu pun diantara UU yang melarang Presiden mengintervensi KPK, Kepolisian atau bahkan Kejaksaan, sepanjang intervensi itu untuk mendorong pelaksanaan hukum secara berkeadilan," ungkap Bambang Widodo Umar.