KPK dan Polisi, Peace Man!

“Kalau kita bicara hukum, terpenting harus ada bukti. Kalau ternyata buktinya tidak kuat, buktinya masih bisa dibantah, buktinya itu masih ada keraguan, tentu proses hukumnya harus dihentikan,” papar Danny.

Menurut dia, kejelasan bukti itu sangat penting demi keberlangsungan agenda pemberantasan korupsi. “Bila ada kejelasan bukti, sehingga yang terjadi bukan pelemahan KPK, pelemahan kepolisian, tapi tindakan hukum terhadap oknum dimanapun, entah di kepolisian, di KPK, di Kejagung, yang melanggar hukum. Ukurannya jelas ialah yang melanggar hukum. Kalau ada pimpinan KPK yang melanggar hukum buktinya kuat diproses. Kalau ada pimpinan Mabes Polri yang melanggar hukum buktinya kuat diproses, tapi tidak boleh kemudian ada upaya-upaya saling mendiskreditkan dengan bukti yang lemah. Proses pembuktian yang paling mengetahui tentu aparat hukum sendiri,” bebernya.(gus/JPNN)