KPK Desak MA Sapih PK

Karena itu, Antasari mendesak agar pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan anggaran pada Oktober tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan perencanaan proyek dan tender. Dengan demikian, seluruh proyek bisa dilaksanakan mulai 2 Januari. ’’Menghadapi kasus seperti itu, KPK kerap bimbang. Mau ditangkap kok tidak memenuhi asas keadilan, tapi kalau dibiarkan kok ada potensi kebocoran keuangan negara,’’ ujarnya. (noe/kim)