KPK Desak Pembahasan OJK Dipercepat

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sangat lemah. Buktinya, terungkapnya skandal Bank Century dan pemberian fee dari 6 Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada kepala daerah sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Karena itu, sebagai solusinya Bank Sentral harus memisahkan otoritas keuangan dan perbankan sesuai dengan Pasa 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.  Untuk itu, KPK dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mendesak segera direalisasikan suatu lembaga pengawasan perbankan berbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Otoritas keuangan dan moneter harus terpisah  dalam rangka independensi BI sehingga efesien dan menghindari  penyimpangan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar selepas berdiskusi dengan Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, Selasa (12/1).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjut Haryono, sudah disiapkan sejak 2003 namun hingga kini tak jelas penyelesaiannya.  Padahal UU No 3 dengan tegas menyebutkan OJK harus terbentuk sebelum 31 Desember 2010. "Artinya infrastruktur dan perangkat peraturannya harus  segera dibentuk tahun ini," tambah dia.