KPK di Bawah Jokowi atau Independen? Mari Lihat Sikap Lembaga kepada Kaesang
jpnn.com, JAKARTA - Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan gratifikasi anak serta menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pengusutan kasus dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep-Erina Gudono bakal membuat KPK dipercaya sebagai lembaga yang mengedepankan asas tunduk kepada hukum.
Hal itu juga sesuai pertanyaan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengeklaim telah menugaskan direktur gratifikasi lembaga antirasuah mengonfirmasi soal itu.
"Ini pembuktian bagi KPK, apakah bisa menerapkan prinsip equality before the law atau tidak," ujar Praswad dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8).
Mantan penyidik KPK itu mengingatkan lembaga antikorupsi tak boleh ada seorang pun di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum, termasuk anak presiden.
"Periksa Kaesang dan Erina Gudono sekarang juga!" tuturnya.
Selain itu, Praswad juga menilai KPK perlu membuktikan kekuatan tajinya meski saat ini sudah berada di bawah lembaga eksekutif sebagai institusi penegak hukum.
"Harus memnuktikan, meski berada di rezim UU 19 tahun 2019, namun pelaksanaannya tetap independen meski harus mengusut perkara yang melibatkan anak kandung presiden," kata dia.
Praswad menilai KPK perlu membuktikan kekuatan tajinya meski saat ini sudah berada di bawah lembaga eksekutif sebagai institusi penegak hukum.
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Argumen Ini Menguatkan Dugaan soal Hasto Dikriminalkan, Ada Pemesan
- Semir Rambut Jadi Hitam, Hasto: Persiapan Menghadapi KPK
- Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad
- PDIP Yakin KPK Bakal Tahan Hasto pada Senin Nanti, Tujuannya Mengganggu Kongres Partai