KPK Dianggap Tebang Pilih Usut Suap SKK Migas

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil mengaku kecewa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad itu tebang pilih mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Nasir mengatakan bila KPK benar-benar serius mengunkap kasus tersebut maka banyak pejabat SKK Migas yang akan terjerat. "Kalau Rudi Rubiandini mau jadi justice collaborator pasti banyak pejabat SKK Migas yang diduga terlibat kasus itu. Kemungkinan juga Kepala SKK Migas sekarang ini. Itu tidak menutup kemungkinan. Sebab, di situ kan jejaring korupsinya,” ujarnya,  Rabu (20/11).

Makanya, Nasir menyayangkan upaya penuntasan kasus SKK Migas ini hanya menyentuh pejabat-pejabat di tingkat bawah. Padahal, momentum ini sangat tepat untuk membersihkan SKK Migas dari para koruptor.

“Nampaknya memang yang dijerat itu belum menyentuh level atasnya. Sementara di level atas SKK Migas saat ini, dengan sistem yang tertutup, kemungkinan besar berpotensi banyak penyalahgunaan kekuasaan di level atas. Kalau sudah diperiksa dan ada indikasi kuat menerima atau memediasi suap, tangkap dong,” tegasnya.

Nasir pun lantas menyayangkan profesionalisme KPK. Ia khawatir, bila kinerja tidak diperbaiki maka bisa jadi KPK juga akan bernasib sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kepercayaannya terus menurun.

"KPK bisa bernasib sama dengan Mahkamah Konstitusi yang saat ini mengalami krisis kepercayaan publik,” imbuhnya.

Penuntasan kasus korupsi di tubuh SKK Migas juga datang dari Koalisi Anti Widjanarko (KAWAN). Sebelumnya massa Kawan melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK untuk mendesak agar lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu segera menetapkan Johanes Widjanarko sebagai tersangka suap SKK Migas. “Kami menuntut agar KPK segera tangkap dan adili Johanes Widjanarko sebagai mediator suap SKK Migas,” ujar Koordinator aksi, Andhika Febriandanu.

Bahkan aktivis mahasiswa ini mengendus adanya aliran dana suap dengan jumlah yang sangat fantastis mencapai USD 600.000 yang diduga diatur oleh Johanes Widjanarko yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas.