KPK Didesak Investigasi Dugaan Korupsi Dana Kesehatan di Manggarai

“Pemerintah Kabupaten Manggarai harus bertanggung jawab penuh atas ketidakjelasan penggunaan dana ratusan miliar tersebut,” kata Selo.

Mereka juga meminta KPK membongkar dugaan mafia obat di lingkungan Dinas Kesehatan Manggarai.

Bersamaan dengan itu, mereka menyerahkan kepada KPK sebuah laporan investigasi terkait dugaan mafia pengadaan obat di Dinas Kesehatan.

“Kami berharap masalah kelangkaan obat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dan menginvestigasi nilai kerugian negara,” kata Selo,

Mereka mengingatkan ini saatnya pemerintah membenahi pelayanan kesehatan demi mendukung komitmen moral dan politik Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selama satu dekade terakhir, IPM untuk NTT, yang indikatornya adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi, masih bertahan di posisi ke-32 dari 34 provinsi, atau hanya berada di atas Papua dan Papua Barat. Tahun 2018 misalnya, skornya di angka 63.73, masih jauh di bawah rata-rata nasional 7,08.

“Rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai,” tegas Selo.

Dalam rangka pembenahan itu, kata mereka, intervensi KPK menjadi penting.