KPK Didesak jadi Motor Pembersihan Markus

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah membersihkan institusi penegak hukum dan Ditjen Pajak dari makelar kasus (markus). Pembersihan diharapkan tidak kasus per kasus, namun secara merasa di semua instansi penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menjadi motor pemberantasan markus di semu lini. Pernyataan bersama itu disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pengamat kepolisian, imparsial, Indonesia Police Watch, PSKH dan advokat di Jakarta, Minggu (18/4).

Pembicara yang dihadirkan dalam diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan tersebut antara lain, Bambang Widodo Umar (Pengamat Kepolisian), Pungky Indriati (Imparsial), Neta S Pane (Indonesia Police Watch), Ronald Rofiandri (PSHK), Taufik Basari (Advokat), dan Febri Diansyah (ICW).

“Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai pimpinan dari sejumlah lembaga yang terkait skandal hukum, untuk bekerja dan memprioritaskan pembersihan institusi penegak hukum (kepolisian, dan kejaksaan) dan Direktorat Jenderal Pajak dari praktek mafia,” beber Peneliti ICW, Febri Diansyah, Minggu (18/4).

Koalisi ini juga meminta Presiden Yudhoyono melakukan pergantian struktur pimpinan di Kepolisian dan Kejaksaan, serta mengeveluasi reformasi birokrasi dan segera menyusun regulasi “pembuktian terbalik”, yang pertama kali dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, dan secara bertahap diterapkan pada institusi penegak hukum.