KPK Didesak jadi Motor Pembersihan Markus

“Kami juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengevaluasi sistem pengawasan dan pemberian sanksi yang lemah selama ini. Begitu pula kepada KPK, kami minta tunjukkan jati dirinya untuk mempimpin pemberantasan mafia hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan bahkan advokat. Kepada Organisasi Advokat untuk proaktif dan tidak melakukan pembelaan terhadap advokat yang terlibat praktek mafia hukum,” tukas Febri.

Dikatakan, kasus Gayus H Tambunan menimbulkan efek domino di Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Namun, masing-masing institusi menyikapi skandal sistemik ini dengan keseriusan yang berbeda.

Kementerian Keuangan terlihat paling tegas, dengan cara menonaktifkan sejumlah pegawai dan pejabat di tempat Gayus bertugas, dan membuka akses pelaporan LHKPN terhadap pegawai pajak, yang sebelumnya tidak tersentuh bahkan oleh KPK. Kepolisian pun melakukan beberapa hal, seperti penetapan tersangka dua penyidik, menon-aktifkan satu jenderal yang diduga terkait dan melakukan serangkaian pemeriksaan kode etik secara internal.

“Tetapi kami belum melihat keseriusan penegak hukum membesihkan institusinya dari kasus-kasus besar,” pungkasnya. Sementara, besok (Selasa), mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji akan diperiksa Mabes Polri. Pria asal Pagar Alam itu dimintai keterangan terkait sejumlah pernyatannya yang membongkar mafia hukum dan makelar kasus (kasus) di sejumlah institusi penegak hukum. Susno juga akan dimintai keterangan terkait laporannya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan menghadiri undangan Komisi III DPR-RI. Susno dianggap melanggar disiplin dan kode etik. (gus/jpnn)