KPK Didesak Sadap Pimpinan DPR

JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mendesak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap pembicaraan sejumlah pimpinan DPR, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan pejabat setjen DPR terkait rencana pembangunan Komplek Parlemen yang menelan biaya Rp1,8 triliun.

"Proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan komplek parlemen itu sangat janggal karena tidak melibatkan dua institusi parlemen lainnya yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sama-sama mendiami kawasan Senayan seluas 72 hektar ini," tegas Sebastian Salang, di press room DPR, Jakarta, Jumat (14/5).

Selain dengan alasan prosesnya yang sangat janggal, Sebastian juga menilai mahalnya biaya pembangunan gedung mencapai Rp10,9 juta per meternya. "Jika kejanggalan dan mahalnya biaya pembangunan ini tidak dicermati, sama saja dengan membiarkan sebuah penyelewengan yang sangat mungkin terjadi," kata Sebastian Salang.

Khusus terhadap para Anggota DPR dan BURT yang baru saja bertugas, Sebastian Salang juga mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tidak terjebak dengan permainan elit dalam rencana pembangunan komplek parlemen.