KPK Didesak Tindak Penerima Dana Bloomberg Inisitiative

JAKARTA - Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) mendesak KPK memeriksa dugaan korupsi suap dalam penerimaan dana dari Bloomberg Inisitiative (BI) oleh sejumlah intansi pemerintah. KNPK menduga, dana itu mengalir ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Propinsi Bali dan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Kementrian Kesehatan.

“Ya, kami mendesak KPK untuk memeriksa Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Propinsi Bali dan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular, Depkes, yang selama ini menerima dana dari Bloomberg Initiative,” kata Koordinator Umum KNPK, Zulvan Kurniawan, di Jakarta, Senin (6/8).

Dalam website Bloomberg Initiative (BI) dilaporkan sejumlah institusi pemerintah ini adalah penerima dana BI. Dinas Kesehatan Propinsi Bali sebesar US$159.621 setara Rp1,4 miliar dengan kurs Rp9.000, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular sebesar US$615.825, setara Rp5,5 miliar. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar US$228.224, setara Rp2,5 miliar.

Menurut Zulvan, tujuan pemberian dana ini adalah untuk melaksanakan agenda BI atas pengontrolan tembakau di negeri ini. “Agenda asing ini jelas bertentangan dengan kepentingan nasional atas tembakau dengan industrinya, khususnya mengancam kelangsungan kretek sebagai rokok nasional. Apalagi jika ditelisik terdapat kepentingan bisnis produk-produk nikotin dari korporasi-korporasi farmasi asing dalam agenda ini,” ungkap Zulvan.