KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Banyuwangi

Dijelaskan Dadang, fenomena yang terjadi di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur bisa dijadikan dasar bahwa korupsi di daerah lebih besar dibandingkan di tingkat pusat. Karenanya, KPK harus menindak kepala daerah yang melakukan korupsi agar bisa memberikan efek jera kepada

para pejabat di daerah.

“KPK memang harus mengedepankan kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah. Sebab, jika dihitung secara akumulatif, sebenarnya nilai nominal uang negara yang dikorup para kepala daerah ini jauh lebih besar dibanding korupsi yang dilakukan di tingkat pusat,”

katanya.

Dadang mengatakan dengan jumlah kepala daerah kabupaten dan kota sebanyak 497, ditambah gubernur sebanyak 33, maka total ada 530 kepala daerah. Kata dia, jika diasumsikan setiap kepala daerah melakukan korupsi rata-rata Rp 6 miliar saja untuk satu paket proyek dalam satu tahun, seperti yang diduga dilakukan bupati Banyuwangi, maka nilai kerugian negara sudah mencapai  Rp 3,180 triliun. “Lalu, nilai itu dikalikan dengan 5 tahun masa jabatan, maka bisa dengan angka Rp15,9 triliun,” ungkapnya.