KPK Didesak Usut Dana Gempa

JAKARTA -- Sekitar 100-an massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nias Peduli (Formanispe) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/10) siang. Mereka mendesak KPK di bawah kepemimpinan Tumpak Hatorangan Panggabean untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan pemberdayaan masyarakat Nias pasca gempa bumi tahun 2005 dari Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp9,4 miliar. Massa menuding Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH terlibat dalam kasus itu.

Dalam keterangan tertulis yang diteken Ketum Formanispe, Sonitehe Telaumbanua, disebutkan dana dari APBN itu tidak masuk ke kas daerah, melainkan masuk rekening pribadi yang dibuat Binahati. Karenanya, dana sebesar itu tidak masuk ke APBD Kabupaten Nias. Bahkan disebutkan, pelaksanaan anggaran senilai Rp9,4 miliar itu diduga dilaksanakan langsung oleh Binahati dan istrinya Ny.Leni Trisandi, bersama Kabag Umum Baziduhu Ziliwu tanpa mengindahkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Formanispe menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan rakyat Nias. "Kedatangan kami masyarakat Nias yang tergabung dalam Formanisme untuk menguji kredibilitas pimpinan KPK yang baru, apakah ada respon terhadap suara anak Nias yang mengidam-idamkan keadilan ini," ujar Sonitehe.

Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan, 'selamat datang pimpinan KPK baru, Tumpak Panggabean, Mas Ahmad Santosa, Waluyo. Masyarakat Nias menaruh harapan kepada bapak-bapak jawaban penuntasan kasus korupsi dana Menko kesra Tahun 2006 senilai Rp9,4 miliar yang melibatkan Bupati Nias Binahati B Baeha, SH, segera dituntaskan. Sudah beberapa tahun ditangani KPK, belum ada jawaban bagi kami.'